PEKANBARU (BKC) — Dunia pendidikan di Provinsi Riau kembali disorot tajam setelah harga seragam sekolah dilaporkan melambung tinggi hingga menimbulkan keresahan para orang tua siswa.
Penelusuran sejumlah media menemukan harga seragam sekolah di beberapa sekolah di Riau mencapai Rp575.000 per setel. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik, terlebih ketika para pemangku kebijakan memilih bungkam.
Gubernur Riau dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau sama sekali enggan memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi wartawan. Bahkan, isu dugaan intervensi oknum pejabat dinas dalam bisnis penjahitan seragam juga tidak kunjung mendapat klarifikasi.
Di tengah kebisuan pejabat, aktivis pendidikan Riau yang juga Aktivis 98, Erwin Sitompul SPd, akhirnya angkat bicara meski dengan nada penuh kehati-hatian. Ia mengaku masih trauma setiap kali diminta berkomentar soal masalah pendidikan di Riau.
“Saya trauma,” ujar Erwin singkat ketika ditemui di sebuah kafe di Pekanbaru, Sabtu (23/8/2025).
Erwin kemudian mengungkap pengalaman pahit yang dialaminya. Pada 1 April lalu sekitar pukul 20.00 WIB, ia mengaku ditelepon langsung Plt Kadisdik Riau dan dituduh memprovokasi. Padahal, kata Erwin, perjuangannya hanya untuk menuntut pembayaran hak gaji guru bantu TK, SD, dan SMP di 12 kabupaten/kota se-Riau yang jumlahnya sekitar 946 orang.
“Saya ikhlas memperjuangkan hak mereka. Demi Allah, satu rupiah pun saya tidak mengharap atau menerima imbalan. Tapi saya malah dituduh memprovokasi. Hati saya tergores, tersayat. Sampai sekarang saya masih trauma,” tutur Erwin dengan suara bergetar.
Ia juga mengaku heran mengapa pejabat yang pernah menuduhnya masih dipercaya untuk memperpanjang jabatan.
“Saya no comment soal seragam mahal. Cukuplah Allah yang membalas. Saya yakin kebenaran akan menang. Allah itu Maha Adil,” tegasnya.
Pernyataan Erwin mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pendidikan di Riau. Sementara harga seragam kian mencekik orang tua, pejabat justru memilih diam dan menghindar dari tanggung jawab publik.
Pertanyaan besar pun menggantung: mau dibawa ke mana arah pendidikan Riau jika suara kritis dibungkam dan persoalan nyata diabaikan?
“Masalah mahalnya seragam sekolah bukan sekadar perkara harga kain atau ongkos jahit. Ini adalah potret lemahnya pengawasan, kurangnya keberpihakan, dan ketidakberanian untuk menjawab aspirasi rakyat. Hingga kini, masyarakat masih menanti langkah nyata pemerintah provinsi untuk merespons kegelisahan publik, bukan dengan diam, melainkan dengan kebijakan yang berpihak,” tutup Erwin. (*)
Penulis: Edriwan
.jpeg)
0 Komentar