Kursi Sekda dan TAPD Dumai Disorot, Aktivis Nilai Kekuasaan Anggaran Terlalu Tertutup

Foto Ilustrasi: Net

DUMAI (BKC) — Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai kembali menjadi sorotan publik. Bukan semata karena posisinya sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN), melainkan karena besarnya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut, terlebih saat Sekda juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai, Ansor, menegaskan bahwa Sekda bukanlah jabatan teknokratis yang netral. Menurutnya, Sekda merupakan simpul utama kekuasaan birokrasi sekaligus pengendali arah kebijakan anggaran daerah.

“Sekda bukan hanya administrator. Ia adalah pengendali birokrasi dan aktor sentral dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Ketika Sekda memimpin TAPD, maka hampir seluruh nasib uang rakyat ditentukan di satu meja kekuasaan,” tegas Ansor kepada media, Rabu (14/1/2026).

Ansor menilai, selama ini TAPD kerap menjadi ruang yang minim pengawasan publik. Proses perumusan hingga pengambilan keputusan anggaran berlangsung tertutup dan jauh dari kontrol masyarakat, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh publik luas.

“Di TAPD itulah ditentukan program mana yang diprioritaskan dan mana yang diabaikan. Jika ruang ini tidak transparan, maka sangat berbahaya. APBD bisa bergeser dari instrumen kesejahteraan menjadi alat kompromi elit birokrasi,” ujarnya.

GEMPA Dumai menegaskan, posisi Sekda sebagai Ketua TAPD harus dibarengi tanggung jawab moral dan politik untuk membuka ruang partisipasi publik. Bukan sebaliknya, justru memperkuat budaya birokrasi tertutup yang saling melindungi kepentingan internal.

Sorotan tersebut kian menguat seiring mencuatnya isu di tengah masyarakat terkait proses seleksi Sekda Dumai yang dinilai sarat kepentingan dan permainan elit birokrasi. Kondisi ini dinilai memperparah krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai pimpinan tertinggi ASN, Sekda juga dinilai bertanggung jawab atas kultur birokrasi di Kota Dumai. Ansor menyebut, birokrasi yang alergi terhadap kritik dan defensif terhadap pengawasan publik merupakan indikator lemahnya tata kelola pemerintahan.

“Jika kritik dianggap sebagai gangguan, itu tanda birokrasi sedang sakit. Sekda seharusnya menjadi figur yang mendorong keterbukaan, bukan membiarkan birokrasi berjalan di ruang gelap tanpa kontrol,” kata Ansor.

Ia menambahkan, kekuasaan birokrasi dan anggaran yang besar tanpa pengawasan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Peringatan Terbuka untuk Sekda Dumai

GEMPA Dumai secara tegas menyampaikan peringatan terbuka kepada Sekda Kota Dumai agar tidak menggunakan kewenangan birokrasi dan anggaran secara elitis dan eksklusif.

“Uang daerah adalah uang rakyat. Tidak boleh diperlakukan seolah-olah milik birokrasi. Jika kebijakan dan anggaran dikelola secara bersih, seharusnya tidak ada yang ditakuti dari transparansi,” tegas Ansor.

Ia menegaskan, GEMPA Dumai akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan tidak akan ragu bersuara apabila menemukan kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan publik.

Menurut GEMPA Dumai, jabatan Sekda bukanlah tameng kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan kewenangan luas sebagai pengendali birokrasi dan Ketua TAPD, Sekda Dumai dituntut menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar berlindung di balik prosedur administratif.

“Jika Sekda memilih nyaman bersama elit dan menutup diri dari pengawasan publik, maka jangan salahkan masyarakat apabila krisis kepercayaan terus membesar,” tutup Ansor. (red)