KNPI Riau Pasang Badan, Bantah Tudingan Mahasiswa terhadap SF Hariyanto

Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus

PEKANBARU (BKC) – Lagi-lagi sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengklaim diri bagian dari kelompok Cipayung Plus Riau kembali melontarkan kritik terhadap kepemimpinan SF Hariyanto saat menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Riau pada 2024 lalu. Mereka menilai, tata kelola keuangan daerah di masa itu berantakan hingga berujung defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,8 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Zul Ikhsan Maarif atau ZIM, Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau. Menurutnya, defisit tersebut terjadi karena adanya dugaan manipulasi pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Pendapatan diduga dibesar-besarkan, sementara belanja juga membengkak karena kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp1,8 triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” tegas ZIM, Sabtu (7/9/2025).

Selain itu, ZIM menyoroti penempatan dana Participating Interest (PI) ke bank non-daerah. Padahal, Riau memiliki BUMD perbankan, Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. “Mengapa dana PI tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan Pemprov di bawah kepemimpinan SF Hariyanto saat itu? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab,” ujarnya.

Lebih jauh, ZIM juga mengungkit soal penerimaan insentif oleh SF Hariyanto yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyebut hal itu janggal, sebab saat menjabat Sekdaprov Riau, SF Hariyanto telah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp90 juta per bulan.

“Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi catatan BPK RI. Ini jelas janggal dan tidak etis,” tambahnya.

Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus. Ia menepis tudingan ZIM dan menilai SF Hariyanto sudah menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, sampaikan ke aparat penegak hukum, bukan melempar opini sesat. Kami melihat gerakan ini justru dimanfaatkan oknum tertentu yang menunggangi adik-adik mahasiswa,” tegas Larshen.

Larshen bahkan mengingatkan, ketika dulu dirinya masih memimpin Cipayung Plus, isu perjuangan yang diangkat selalu menyangkut kepentingan publik, bukan menyerang personal pejabat tertentu. “Tapi bagaimana pun, mereka tetap adik-adik kita. Semoga mereka sehat selalu dan terus belajar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, selama kepemimpinan SF Hariyanto, Pemprov Riau justru berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Beliau adalah birokrat senior yang kariernya ditempa dari bawah, hingga kini dipercaya menjadi Wakil Gubernur Riau,” kata Larshen.

Meski demikian, kelompok Cipayung Plus Riau tetap mendesak DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kekacauan keuangan daerah di era kepemimpinan SF Hariyanto.

“Kalau DPRD diam, sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa pertanggungjawaban. Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas ZIM. (rls/red)